Read Time: 1 min
Hits: 339

IMG 20220927 WA0001Grobogan - Wakil Bupati Grobogan dr. Bambang Pujiyanto, M.Kes bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) dalam Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) atau dikenal juga sebagai Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) Tingkat Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan tahun 2022 yang dilaksanakan di halaman Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Grobogan, Senin (26/9/2022).
Adapun peringatan HANTARU tahun 2022 ini mengusung tema “Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cepat, Berkualitas dan Tangguh”. Diharapkan dengan tema tersebut akan mewujudkan percepatan transformasi digital dalam sistem pelayanan publik, pengaduan, perizinan, penanganan masalah, dan database yang akan menyebabkan layanan kepada masyarakat yang transparan, murah, cepat, efektif, dan efisien.
IMG 20220927 WA0000Dalam pidatonya, Wabup Bambang Pujiyanto menyampaikan amanat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahyanto agar secara bersama-sama melaksanakan percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pihaknya juga mengingatkan terkait penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan Reforma Agraria, pemberantasan Mafia Tanah, serta bersama-sama mendukung pembangunan IKN (Ibu Kota Negara).
Wabup Bambang Pujiyanto memaparkan bahwa program PTSL dalam kurun waktu 5 (lima) tahun telah mengalami loncatan yang sangat signifikan. Bahkan, capaian jumlah tanah terdaftar saat ini sebanding dengan capaian 70 tahun sebelum program PTSL dilaksanakan.
“Hingga saat ini capaian pendaftaran tanah sudah mencapai 81,6 juta bidang atau setara dengan 64,7 %. Untuk mencapai target 100 % pada tahun 2025 harus menyusun strategi yang terbaik. Saya mengingatkan pentingnya mengejar target PTSL. Namun, yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga kualitas produk yang dihasilkan sehingga tidak menimbulkan residu dan masalah di kemudian hari”, ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, turut disampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam upaya penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Salah satunya melalui skema Reforma Agraria dengan meredistribusikan tanah-tanah kepada masyarakat. Tahun ini Kementerian ATR/BPN menargetkan redistribusi tanah sebanyak 424.510 bidang. Sementara terkait Mafia Tanah, pihaknya mengajak adanya sinergi antara Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, dan Badan Peradilan.
Turut hadir dalam acara tersebut, jajaran Forkopimda Kabupaten Grobogan atau yang mewakili, jajaran pimpinan dan pegawai serta keluarga besar Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Grobogan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Grobogan, dan tamu undangan lainnya.
 
(Kontributor: Protkompim—JSA (Artikel), PJY (Foto))
Read Time: 1 min
Hits: 587

IMG 20220921 WA0023Grobogan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan berkomitmen mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SRA). Hal tersebut ditunjukkan dengan diselenggarakannya deklarasi Sekolah Ramah Anak di 3 (Tiga) sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Klambu, yakni SMP Negeri 1 Klambu, SD Negeri 1 Klambu, dan SD Negeri 4 Klambu. Acara tersebut dilangsungkan di Aula SMP Negeri 1 Klambu, Selasa (21/9/2022).
Ketiga sekolah yang mendeklarasikan program SRA sepakat untuk melaksanakan pelayanan sesuai hak-hak anak dan siap menciptakan lingkungan sekolah yang sejuk nyaman, aman dan menyenangkan tanpa adanya bullying atau perundungan, serta menciptakan situasi sekolah yang ramah anak agar peserta didik lebih bermartabat.
“Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ketiga sekolah dapat bersinergi dengan berbagai stakeholder terkait untuk memenuhi hak-hak anak, yakni sejuk, aman, nyaman menyenangkan dalam belajar dan lingkungan sekolah sehat”, tegas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Grobogan, Drs. Mokamat, M.Si.
Sekolah Ramah Anak  adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Prinsip utama adalah non diskriminasi kepentingan, hak hidup serta penghargaan terhadap anak. Sebagaimana dalam bunyi pasal 4 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Sebagai wujud komitmen bersama, dalam rangkaian acara tersebut secara simbolis dilakukan penandatangan prasasti deklarasi Sekolah Ramah Anak oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Jajaran Forkopimcam Kecamatan Klambu, Camat Klambu, ketiga Kepala Sekolah, serta perwakilan murid dan siswa.
Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Bidang SMP Sudarmanto, S.Pd., M.Pd, Kepala Bidang PTMPK Sudrajat, S.Pd dan Kepala Seksi SD Drs. Sunardi, M.M, Kepala Seksi SMP Suwoyo, Kepala Puskesmas Klambu Edi Purwanto, SKM, Korwilcam Pendidikan Klambu Nur Hadiyanto, S.Pd, Kades Klambu Sri Suyanti, S.H, perwakilan siswa SD dan SMP, beserta orang tua murid  ketiga sekolah.
 
(Kontributor: Tata Pemerintahan—mK; editor: Protkompim—JSA)
Read Time: 1 min
Hits: 529

IMG 20220915 WA0002Grobogan - Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Grobogan mengukuhkan Desa Tangguh Bencana di Desa Penganten Kecamatan Klambu yang dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan. Seremoni pengukuhan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 bertempat di Balai Desa Penganten Kecamatan Klambu. Hadir dalam acara tersebut berbagai unsur lembaga desa diantaranya Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, PKK, Ketua RT/RW, Karang Taruna,Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat Desa yang formal, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Difabel yang potensial.

Desa Tangguh bencana (Destana) yaitu Desa/Kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penaggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Adapun tujuan khusus pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh bencana ini adalah  Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak merugikan bencana, Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana, Meningkatkan kapasitas kelembagaa nmasyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana. Selain itu juga untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana, meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Dalam sambutannya, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Grobogan, Drs. Mokamat,M.Si mengatakan bahwa program Desa/kelurahan Tangguh Bencana dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip antara lain bencana adalah urusan bersama, berbasis pengurangan resiko, pemenuhan hak masyarakat, masyarakat menjadi pelaku utama, dilakukan secara partisipatoris, mobilisasi sumber daya lokal, Inklusif, berlandasakan kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan, keberpihakan kepada kelompok rentan, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, multi ancaman, otonomi dan desentralisasi, pemaduan ke dalam pembangunan berkelanjutan, dan diselenggarakan secara lintas sektor”.

Kontributor : Tata Pemerintahan - mK.

More Articles ...

Page 3 of 5