Grobogan - Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) mulai melakukan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, Rabu (9/11/2022). UPTD Puskesmas Purwodadi I dan Dinas Kesehatan menjadi lokus pertama pelaksanaan penilaian ini.

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Fandyasih Bowo Leksono, S.STP., M.Si bersama jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan turut mendampingi proses penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI.

Setelah melakukan pengecekan lokasi, Alfadi Pratama selaku Tim Ombudsman RI menyampaikan terdapat beberapa hal yang mesti diperhatikan oleh UPTD Puskesmas Purwodadi I ini. Menurutnya, penempatan form pengaduan seharusnya diletakkan pada kotak aduan. Imbuhnya, Puskesmas Purwodadi I perlu menyediakan sarana prasarana charger handphone sehingga dapat digunakan oleh pengguna layanan.

Pihaknya pun menyoroti terkait materi publikasi standar pelayanan agar memperhatikan segi estetika dan keterbacaan. Menurutnya, materi publikasi standar pelayanan selain menarik juga perlu ditempelkan di setiap ruang pelayanan agar memudahkan pengguna layanan dalam menerima informasi.

Tim Ombudsman RI yang lain, Tri Lindawati RI mengingatkan pentingnya updating regulasi pelayanan. Menurutnya, regulasi pelayanan idealnya perlu selalu disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi di masa ini.  Lanjutnya, dirinya menilai Puskesmas Purwodadi I telah menunjukkan komitmen dan perubahan yang lebih baik. Hal itu ditunjukkan mulai dari perbaikan dari variabel kompetensi pelaksana pelayanan, sarana prasarana, hingga kelengkapan dokumen dan pengelolaan pengaduan.

Anggotan Tim Ombudsman RI Fajar Wihananto dalam arahannya mengingatkan agar setiap petugas pelayanan harus paham terkait jenis layanan yang diberikan. Setiap petugas harus memahami product knowledge dengan baik, mulai dari persyaratan, mekanisme, dan jangka waktu penyelesaian. Lanjutnya, yang lebih utama adalah bagaimana menjaga attitude dalam pelayanan.

(Kontributor: Organisasi—ADP; editor: Protkompim—JSA)

Grobogan -  Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan (Asisten III Sekda) Catur Suhantoro, S.H, M.M didampingi Inspektorat Kabupaten Grobogan, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan, beserta Pejabat terkait melaksanakan kunjungan lapangan pada beberapa Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, Kamis (27/10/2022).

Unit kerja yang dikunjungi antara lain Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan (Dispendukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan (DPMPTSP), Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Grobogan, UPTD Puskesmas Purwodadi I, dan UPTD Puskesmas Purwodadi II.

Kunjungan ini dilakukan guna mengetahui dan menilai kondisi serta memastikan tidak terjadinya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di masing-masing unit kerja. Selain itu, kunjungan kerja ini dilaksanakan sebagai langkah persiapan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Asisten Administrasi Umum Catur Suhantoro, S.H., M.M M menyampaikan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia ini penting dilakukan sebagai upaya mendorong pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Fandyasih Bowo Leksono, S.STP., M.Si menerangkan bahwa terdapat 4 (empat) dimensi yang akan dinilai oleh Ombudsman RI. Pertama, Dimensi Input yang terdiri dari 2 variabel, yakni kompetensi pelaksana dan Sarana Prasarana, dengan bobot 21,85%. Kedua, Dimensi Proses yang terdiri dari 1 variabel, yakni Penilaian Kepatuhan, dengan bobot 32,37%. Ketiga, Dimensi Output yang terdiri dari 1 variabel, yakni Penilaian Persepsi Maladministrasi, dengan bobot 24,24%. Kemudian Keempat, Dimensi Pengaduan yang terdiri dari 1 variabel, yakni Pengelolaan Pengaduan, dengan bobot 21,54%.

Rencananya, penilaian penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI akan akan dilaksanakan pada 7-11 November 2022 mendatang. Penilaian terhadap pemenuhan standar pelayanan tersebut dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia dengan berpedoman pada kewenangannya yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

(Kontributor: Bag. Organisasi-Adp; Editor:Protkompim—JSA)